klik judul untuk mendownload file lengkapnya
Pendidikan yang dicanangkan mulai kemerdekaan telah tercapai. meskipun dalam keadaan belum normal dengan kemampuan ekonomi yang masih lemah, usaha untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa terus dijalankan . walaupun dalam perjalannya banyak masalah dan hambatan yang sebagian besar berasal dari dalam negeri sendiri. Dengan timbulnya gerakan-gerakan yang tidak mempunyai loyalitas kepada pemerintah sehingga selalu berusaha menjegal usaha pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terdapat pula golongan yang membelokkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tertuang pada pancasila dan undang –undang dasar 1945 yaitu PKI (partai Komunis Indonesia). Walupun dalam laju geraknya terdapat pada politik akan tetapi dalam prakteknya manyusup pada bidang pendidikan.
Pendidikan yang dicanangkan mulai kemerdekaan telah tercapai. meskipun dalam keadaan belum normal dengan kemampuan ekonomi yang masih lemah, usaha untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa terus dijalankan . walaupun dalam perjalannya banyak masalah dan hambatan yang sebagian besar berasal dari dalam negeri sendiri. Dengan timbulnya gerakan-gerakan yang tidak mempunyai loyalitas kepada pemerintah sehingga selalu berusaha menjegal usaha pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terdapat pula golongan yang membelokkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tertuang pada pancasila dan undang –undang dasar 1945 yaitu PKI (partai Komunis Indonesia). Walupun dalam laju geraknya terdapat pada politik akan tetapi dalam prakteknya manyusup pada bidang pendidikan.
Setelah PKI berhasil dilarang, pemerintahan orde baru yang di kelai oleh presiden Soeharo langsung mengadakan pembaharuan dan pembangunan di berbagai bidang termasuk pendidikan ketetapan MPRS XXVII/Tap/MPRS/1966 menyatakan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia pan casila sejati berdasarkan pancasila sejati berdasarkan ketentuan –ketentuan yang dikehendaki dalm pembukaan undang-undang dasar 1945. sehingga dipikirkan usaha-usaha pembaharuan pendidikan . Sejak tahun 1959 , Indonesia berada di bawah gelora manipol (manifesto Politik)-USDEK(UUD 1945, sosialisme indonesia , demokrasi Terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia). Manipol –Usdek menjadi “dewa” dalam kehidupan politik dan semua bidang kehidupan termasuk didalam bidang pendidikan .
Keputusan presiden Nomer 145 tahun 1965, tujuan nasional pendidikan pada zaman orde lama sesuai dengan manipol _USDEk. Dalam persekjo,lahan baik negeri maupun swasta sari prasekolah samapai perguruan tinggi melahirkan warga Negara yang susila , yang bertanggung jawab atas terselengarannya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur spiritual maupun material dan berjiwa pancasila .
Tujuan pendidikan yang diterapkan yaitu Panca Wardana( lima pokok perkembangan). Tujuan pendidikan ini tidak berlangsung lama dan ditinggalkan setrelah meletusnya peristiwa G 30/ s/PKI pada tahun 1965. masyarakat mulai sadar bahwa ada maksud politik PKI yang tercantum dalam tujuan pendidikan tersebuut dengan mengunakan pancasila sebagai tamengnya. Dikeluarkannya ketetapan MPRS Nomer XXVII tahun 1966 menghapus keputusan presiden nomor 145 tahun 1965 dan penetapan presiden nomor 19 tahun 1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi .
Diterjunkan jendral soharto dalam KOSTRAD melakukan penumpasan Gerakan PKI . pada akhir 1965 penumpasan PKI berhasil dilakukan oleh ABRi dengan rakyat. Akan tetapi politik PKI belum hilang dikarenakan tidak dibubarkan oleh pemerintah (presiden).
Rasa tidak puas dari masyarakat atas kurang tegasnya presiden soekarno maka terjadi demostrasi berkepanjangan menuntut tritura yang isinya adalah pelarangan politik PKI di Indonesia. Yang berakibat pengeluaran supersemar 11 maret 1966.
Keluarnya TAP MPR no XIII/ MPRS/1966 pada 25 juli 1966 yang mengankat soeharto untuk membentuk kabinert baru sedangkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan kepala Negara. Untuk mengakhiri dualisme kepimimpinan antara soekarno dan soeharto yang pada 11 oktober soekarno sebagai kepala Negara dan soeharto sebagai kepala Negara yang berjalan rusuh. MPRS melakukan siding istimewa tanggal 7-12 maret 1967 yang mengeluarkan ketetapan nomer XXXIII/MPRS/1967 tewntang pencabutan kekuasaan Negara dan pemerintahan presiden soekarno dan mengangkat soeharto sebagai presiden.
Periode antara 1966-1998 lebih dikenal dengan sebagai periode “Orde Baru”. Periode ini ditandai oleh pembangunan dan penataan ulang system politik. Periode yang mencakup zaman Demokrasi Liberal (1950 – 1959) dan Demokrasi terpimpin (1959-1965) dipandang sebagai suatu periode yang ditandai oleh kekacauan politik dan kemerosotan ekonomi. Berdasarkan adanya masalh tersebut maka muncullah dua agenda kerja, yaitu pembangunan ekonomi dan kehidupan politik. Kedua agenda kerja ini dilaksanakan melalui kerjasama antara para teknorat yang berasal dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan para jederal angkatan darat, disini terdapat masing-masing pembagan tugas kerja yaitu para teknorat yang akan mengurusi mpembangunan Ekonomi sedangkan para jenderal angkatan darat akan mendapat tugas dalam penataan ulang system politik. Kerjasama atara para teknorat dan Jenderal-jenderal angkatan Darat ini dirintis sejak tahun1964.
Pada tahun 1966-1067 hubungan institusional antara para teknorat dan Para Jendral ini melahirkan hubungan yang sangat akrab antara pemerintah dengan dunia kampus. Menurut Mubyarto :
“ Di satu pihak, pemerintah demikian percaya bahwa kampuslah tempat ide-ide bagus untuk mengoreksi kekeliruankekeliruan kebijakan ekonomi dan keuangan terutama selama tujuh tahun Orde Lama (1959-’66). Di lain pihak, kampus begiu yakin akan tekat pemerintah Orde Baru ntuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat sehingga para teknorat ikhlas mengerahkan segala kemampuannya untuk mengadakan pembaharuan (Reformasi ) atau koreksi total kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.”
Dalam perkembangannya kerjasama yang dimulai oleh para kaum Teknorat dan para Jendral Angkatan Darat ini melahirkan suatu kekuatan politik yang baru, yaitu kelompok Golongan Karya yang selama Orde Baru memdominasi kehidupan politik. Golkar merupakan bentukan dari para Angkatan Darat tujuan mereka yang secara tidak langsung mereka berhak mendapat tempat dalam instansi-instansi sipil dan organisai-organisasi social di luar ABRI.
Langkah selanjutnya dalam penataan kehidupan politik pada permulaan Orde Baru ini adalah mulai menyederhanakan sruktur partai-partai politik, dan mengurangi jumlah partai politik yang ada. Selama masa Demokrasi Liberal di bubarkan, hanya ada dua partai yang boleh berdiri yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewadai golongan Islam dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk mewadai kaum Nasionalis. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang lahir dari PEMILU 1972. Hanya terdiri dari 3 golongan, yaitu dari dua pertain politik (PPP dan PDI), dan Golongan Karya yang secara resmi bukan merupakan artai politik. Dengan dukungan penuh dari Presiden Suharto selama Orde Baru Golkar menjadu Fraksi yang paling dominan.
Sistim politik yang seperti ini memang menjamin stabilitas politik, tetapi sytem ini tidak mungkin dapat melahirkan pikiran-pikiran kreatif yang sangat dapat dibutuhkan pada saat Negara menghadapi soal-soal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Secara berangsur-angsur keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan ekonomi dan politik ada di tangan Presiden Suharto dan orang-orang terdekatnya. Pada tahap ini peranan para Teknorat intelektual dapat dikatakan sudah tidak ada lagi, maka mulai bermunculah praktek-praktek Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN).yang pada mulanya hanya merusak ekonomi mikro, tetapi pada akhirnya juga menyeret ekonomi makro dalam keterpurukan.
Untuk lebih lanjutnya…….
1. Pastikan anda menjadi pengikut blog ini
3. Gabung di facebook dengan alamat email di atas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar